Way Kanan|| Disinyalir ” Suwardi seorang Kepala Kampung / Kepala Desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kab.Way Kanan Prov. Lampung. Di duga mark-up Dana Desa (DD) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK/APBDes) dari tahun anggaran 2019-2024.
Pasalnya Suwardi oknum Kepala kampung/
desa tersebut di ketahui pada setiap tahun menganggarkan operasional dana kegiatan Paket “C” sebesar Rp 60 jt untuk membiayai 20 orang peserta didik yang mengikuti kejar Paket “C” di setiap tahun.
Adapun kejanggalan yang ditemukan pada kegiatan tersebut berdasarkan keterangan beberapa nara sumber bersama tim media, warga setempat menerangkan tidak pernah mengetahui ada kegiatan kejar Paket “C” di Kampung / Desa Bumi Rejo.
“Kalau pun memang itu ada mungkin tidak akan sampai “20” orang yang ikut menjadi peserta belajar Paket “C,” ungkap sumber si fulan, nama yang di samarkan , hari Jum’at (22/11/2024).
Fulan pun menyayangkan Dana Desa ( DD ) di Kampung /Desa Bumi Rejo sebesar 60 jt per tahun di dalam kegiatan kejar Paket “C” ini tentu kurang efektif.
Betapa baiknya dana sebesar 60 jt tersebut dialokasikan bidang Infrastruktur akan jauh lebih baik dan bermanfaat bagi kami warga Kampung/Desa Bumi Rejo,” tandasnya.
Sementara terpisah Kepala Kampung/Desa Bumi Rejo Suwardi pada saat di konfirmasi di kediamannya membenarkan operasional Paket “C” sebasar 60 jt masuk dalam APBK sejak tahun 2019-2024 yang di peruntukan kepada 20 orang peserta didik kejar Paket “C”
Menurut Suwardi kegiatan bertujuan untuk masyarakat Kampung /Desa Bumi Rejo ini bagi yang putus sekolah dan tidak memiliki Ijazah SMA sederajat dapat memiliki ijazah Paket C,” ujar Suwardi, 11/2024.
Menanggapi apa yang di sampaikan warga Kampung/Desa Bumi Rejo bersama Media ini, Aktivis LSM Ketua DPD GML Way Kanan Ujang Usman pun ikut angkat bicara.
Menurut Ujang Usman, pihaknya akan ikut soroti dan akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait dengan kegiatan penggunaan Dana Desa (DD) kejar Paket C di Kampung/Desa Bumi Rejo ,” kata Usman.
Lalu Usman mengatakan apa yang menjadi suatu kejanggalan di dalam temuan media perlu di lakukan pendalaman ” ini sangatlah menarik untuk dapat segera di tindaklanjuti oleh pihak yang berwenang seperti ” Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Usman sangat meyakini kegiatan tersebut dalam anggaran operasional kejar Paket C yang di duga sangat rawan di mark-up oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau oknum Kepala Kampung dengan tujuannya untuk memperkaya diri sendiri,” katanya,- (Tim/Red).
